Skip navigation

Gunung Tumpang PituKoalisi Gerakan Tolak Tambang Emas Samakan Persepsi

Upaya untuk perkuat gerakan dalam berbagai gesekan moral maupun politik.

Dorongan yang kuat dengan disertai tekad,semangat dan niat kebersamaan merupakan sebuah modal yang berharga dalam melakukan sebuah pergerakan. Kesadaran tersebut merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan sebuah keberhasilan serta diimbangi dengan kesadaran yang kritis, logis, dan strategis. Proses menyamakan persepsi dan melaksanakan evaluasi juga menjadi hal yang terpenting didalamnya. Ketika berbagai terpaan muncul hanya satu alat yang bisa  membendungnya “kebersamaan”.” Ketika lidi digunakan, tidak akan pernah patah jika lidi itu digunakan secara bersamaan”.

Kasus Tumpang Pitu kian lama  semakin mencekam, rencana penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HTLGT), dan lebih tepatnya di  Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggrahan kabupaten Banyuwangi, yang diperkirakan dengan luas area 11.621,45 H. Menjadi momok menakutkan warga masyarakat sekitar penambangan. Berbagai upaya untuk penolakan tambang emas tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat wilayah eksplorasi. Dari upaya mediasi, pernyataan sikap, sampai pada aksi-pun sudah dilaksanakan, tetapi hasil yang konkrit belum juga terkantongi oleh mereka. kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini dinilai sangatlah lamban. Melihat kondisi masyarakatnya yang delematis masih hanya disuguhi dengan ucapan janji-janji belaka. Tetapi hal tersebut tidak menjadi kondisi masyarakat yang droupe down (pantang menyerah,red). Baginya hal tersebut untuk tambah memperkuat diri dan giat dalam menggali massa maupun persekutuan yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan nantinya bisa diajak bersama-sama dalam melakukan gerakan (perjuangan,red) anti tambang emas di hutan lindung Tumpang Pitu.

Bertempat di kantor ICDHRE Kedunggebang Tegaldlimo Banyuwangi, senin (12/01/09) kemarin, sejumlah organisasi rakyat (OR) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Tolak Tambang di Tumpang Pitu (KT3P) melakukan pertemuan, pertemuan ini berlangsung pukul 15.00-18.00 WIB, dan dihadiri oleh empat belas orang, yang masing-masing merupakan perwakilan dari tiga kecamatan yang di sinyalir sebagai wilayah yang rentan terhadap dampak limbah pertambangan emas yang ketika aktifitas penambangan nanti dilakukan. Ketiga kecamatan tersebut ialah Pesangaran, Muncar dan Grajangan, mereka tergabung dalam wadah gerakan tolak tambang emas (KT3P,red).

Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi sekaligus meng-evaluasi langkah gerakannya yakni anti tolak tambang dikawasan hutan lindung Tumpang Pitu yang di lakukan PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN). Rupanya presepsi yang sudah lama terbangun pada masyarakat kawasan pertambangan ini sudah mulai sedikit terkikis oleh berbagai gesekan moral dan politik yang  terus-menerus menghujani gerakan mereka, sehingga rasa senasib sebagai masyarakat yang terkena dampak dari limbah pertambangan emas sudah tidak menjadi prioritas rujukan pergerakan, kondisi seperti ini  yang mengakibatkan adanya pro dan kontra terhadap adanya  pertambangan emas tersebut.

Melihat kondisi seperti itu KT3P berusaha perkuat diri dengan melaksanakan evaluasi pergerakannya. Sebelum evaluasi dilaksanakan mereka telebih dahulu memutar recorder (rekaman, red) hasil mediasi antara warga Pancer Kecamatan Muncar-Banyuwangi, yang juga termasuk wilayah dampak dari aktivitas pertambangan dengan salah satu orang yang tidak jelas kapasitasnya, tetapi disebut–sebut dalam forum itu dengan nama Agus Vespa. Secara bersama mereka mendengarkan hasil rekaman tersebut, di dalam isi rekaman terdengar pembicaraan antara Agus Vespa dengan masyarakat setempat, yang pada waktu itu direncanakan dua puluh tujuh orang tetapi kenyataannya hanya dihadiri oleh tiga belas orang.  Dimana arah pembicaraan lebih spesifikasi pada ranah gerakan yang dilakukan oleh koalisi gerakan anti tolak tambang tersebut. Menurut Agus, seharusnya yang dilakukan oleh para penolak tambang itu lebih kearah persuasif tanpa ada anarkis  “kalau kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi sudah tidak usah melakukan aksi-aksi; buang-buang tenaga saja, dan tidak efektif serta efesien, kita bisa lebih persuasif untuk menghadapinya, semisal dengan membuat surat pernyataan ke-DPRD, melaksanakan hearing dengan Dewan dengan diwakili oleh beberapa orang, dan atau yang lainnya, tanpa melaksanakan aksi-aksi, dan saya nantinya siap membantu melewati jalur itu” papar Agus vespa. Seusai menyimak hasil rekaman, proses evaluasi-pun dilanjutkan dengan berbagai tanggapan yang dilontarkan oleh peserta evaluasi.

Menanggapi hal tersebut KT3P merasa terkena medan gesekan secara moral dan nantinya gesekan-gesekan seperti itu jelasnya akan mengikis sebuah komitmen kebersamaan dalam koalisi penolakan tambang emas. “Dalam sebuah pergerakan itu memang harus didukung dengan rasa atau kesadaran yang tinggi sehingga kekuatan pergerakan ini bisa dirasakan secara utuh”. Papar Hadi Trimanto, selaku koordinator KT3P. Turut pula pertegas, Edy Sujiman selaku koordinator Daerah dari lembaga Islamic Center Devolepment Of Human Raight Emplowement (ICDHRE) salah satu NGO (organisasi non pemerintah, red) pemerhati pemerdayaan lingkungan di daerah Banyuwangi; terkait tentang arti dari sebuah gerakan, “yang perlu diperhatikan dalam pergerakan ialah dimana kapasitas kekuatan (Strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dan pergerakan ini sangatlah penting bagi kita, ini harus diperkuat dengan menjalin persekutuan yang lebih banyak”. Tukasnya.

Telusuri keberadaan PT. IMN

Keberadaan PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) ternyata masih menjadi polemik bagi masyarakat  banyuwangi, terkait keberadaan; sampai saat ini belum juga terdeteksi. Rencana eksploitasi lahan seluas 11.621,45 hektare itu, tentunya akan mengancam keberadaan habitat hewan yang ada disekitar Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) tersebut. Habitat hewan yang seharusnya dilindungi dan dijaga kini ikut terancam kestariannya. Beberapa jenis hewan yang ada di Blok Tumpang Pitu dikhawatirkan akan punah seperti; babi hutan (sus vittatus), monyet (macaca fascicularis), kijang (muntiacus muntjak), rusa (cervus unicolor), bajing, landak, musang, penyu (turtle) dan lain sebagainya. Disamping itu kelestarian alam (lingkungan,red) disekitar wilayah tersebut juga ikut terancam terkait peran dan fungsinya; Gunung Tumpang Pitu sebagai penyangga terpaan angin laut dan ketersediaan air mineral sebagai irigasi persawahan dan Pantai diwilayah pancer sebagai mata pencaharian dan pariwisata. Pencemaran limbah (tailling) juga mengancam kelangsungan hidup serta produktifitas masyarakat setempat semisal; nelayan dan pengusaha penggalengan ikan; berkaitan dampak bagi kualitas dan ekosistem laut. Petani di desa-desa sekitar tumpang pitu;berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya air bagi irigasi pertanian. Masyarakat desa Sumeragung;berkaitan dengan fungsi tumpang pitu sebagai penahan tsunamai dan lain sebagainya.

Tentunya berbagai polemik tersebut yang seharusnya menjadi pijakan prioritas Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada masyarakatnya. Kebijakan yang secara pragmatis dengan alasan utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara efektif serta efisien untuk membuka peluang kerja dan usaha, ternyata malah berdampak sebaliknya. Pertanyaannya; Apakah, dengan adanya polemik-polemik seperti itu bisa dikatakan sebagai langkah atau upaya Pemerintahan Daerah sebagai peng-optimalisasian pemanfaatan sumber daya kelautan dan sumber daya kehutanan, dengan menyertai Investor dari luar seperti PT. IMN tersebut?.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh (partisipasi) melalui Tambangnews.com. PT. IMN yang ber-alamatkan; “Office : Haery I Building, Ground Floor R.02-03 Jln. Kemang selatan Raya 151, Jakarta Selatan dengan telp: 021-7813460 fax: 021-7813458”, bertempat dikawasan IT Permata Hijau, ternyata omong kosong belaka. Sempat dikonfirmasi oleh tambangnews.com (web site yang memperhatikan lingkungan Banyuwangi) yang secara offline mendatangi ke gedung ITC Permata Hijau tepatnya dilantai 8, ternyata bukan PT. Indo Multi Niaga (IMN) melainkan perusahaan tambang lainnya. Dan berdasarkan sumber berita PT. IMN sudah meninggalkan wilayah tersebut lima bulan yang lalu. Portal PT.IMN yang beralamat di www.indomultiniaga.co.id juga sama sekali tidak berisi informasi PT. IMN, dihalaman depan hanya terpampang “welcome to our new web site.”

PT IMN sendiri dalam penelusuran Walhi Jatim merupakan perusahaan emas yang bernaung di bawah bendera salah satu pemilik saham 20% PT Newmont Minahasa Raya (NMR), Yusuf Merukh. Sebelum masuk melalui PT IMN, pada Yusuf Merukh pernah berencana membuka jalur pertambangan emas Jember-Banyuwangi pada 1995 lewat Hatman Group (HG), PT Hakman Platino Metallindo (HPM), dan Banyuwangi Mineral (BM).

Dalam web site tambangnews.com, pula disebutkan komentar dari masyarakat banyuwangi perantauan, yang juga secara tegas merespon terkait keberadaan PT. IMN “Jangan sampai PTIMN hanya membawa pepesan kosong ke Banyuwangi.” Komentar Nursandi berdomisili di Jakarta, pegawai di Departemen Perikanan dan Kelautan. “Regulasi PTIMN seperti regulasi untuk tambang usaha kecil saja, seperti tambang rakyat di Bombana Sulawesi.” jelas  Ir. Tegus Kuncoro dosen Planologi ITN Malang yang merasa heran dengan perijinan PTIMN.

KT3P, rencana bertolak ke tiga Menteri

Setelah melakukan pertemuan di kantor ICDHRE kemarin, KT3P melakukan pertemuannya kembali, Selasa (13/01/2009) di silirbaru kecamatan pesanggaran-banyuwangi. Bertempat disalah satu rumah anggota KT3P dengan agenda yang telah disepakatinya bersama. Diawali dengan menyebarkan selembaran kertas yang berisi tentang informasi yang telah didapat oleh edy Sujiman (Koorda ICDHRE,red) di salah salah satu web site (perkumpulan beberapa data di internet, red) dengan alamat tambangnews.com, yang memaparkan tentang keberadaan PT. Indo Multi Niaga (IMN).

Mensikapi keberadaan PT. IMN, Koalisi Tolak Tambang di Tumpang Pitu (KT3P), “seharusnya Pemerintah Daerah peka dan secepatnya mengambil tindakan yang konkrit dengan mencabut izin eksplorasinya. Sebelum masalah-masalah ditimbulkan. Apalagi diperkirakan izin eksplorasi kurang dua bulan lagi, atau tiga bulan terakhir ini sudah habis masa izinnya. Kemungkinan besar eksplorasi itu akan berlanjut pada status eksploitasi.” Jelas Purwanto, Kepala Dusun Silirbaru-Pesanggaran. “PT IMN yang terkenal Bonafit (kaya, red) tetapi kenyataan kantornya berpindah-pindah; terus bagaimana nantinya kalo dia benar-benar ber-operasi di banyuwangi, ketika ada apa-apa masyarakat Banyuwangi mengadu kemana?” imbuhnya.

PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) sendiri pada saat ini masih dalam status eksplorasi, dan izin eksplorasi itu diperkirakan akan habis pada akhir bulan ketiga (Maret) nanti, dan diperkirakan selanjutnya nanti akan mengarah pada status eksploitasi. Dengan pengajuan AMDAL-nya (Analisis Mengenai Dampak Linkungan) yang sudah ter-rekomendasi di tingkat propinsi. Melihat yang sedemikian itu KT3P merencanakan diri untuk Bertolak ke tiga Menteri (Menteri kehutanan, Menteri lingkungan, dan DKP) yang ada di Jakarta Pusat.

Langkah tersebut mereka ambil karena selama proses aspirasi yang diadakan ditingkat Daerah belum kunjung nampak hasil konkritnya. Proses yang berbelit-belit itu  mengajak koalisi ini untuk secara langsung menyampaikan aspirasinya ke pusat (Presiden,red). “mudah-mudahan dengan melalui ketiga menteri tersebut aspirasi kita bisa terealisasi dengan cepat” ungkap Hadi Trimanto.

Proses penyampaian aspirasi yang ternodai

Setelah merencanakan bertolak ketiga menteri, taklama kemudian (lima hari sesudahnya). KT3P mendengar kabar akan adanya kunjungan Menteri kehutanan (Menhut) MS Ka’ban ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Syafaah Kecamatan Siliragung, dan berlanjut ke kampus terpadu STIB Dusun Cempokosari Desa Sari Mulyo Kecamatan Cluring-Banyuwangi. Dengan memanfaatkan Moment tersebut mereka bersama-sama menyempatkan diri untuk mengunjunginya, Selasa (19/01/2009).

Keinginan untuk menemui menteri kehutanan dengan tujuan utama; ingin konfirmasi terkait izin pinjam pakai lahan penambangan emas oleh PT. IMN digunung lindung tumpang pitu tersebut ternyata tidak semulus yang mereka bayangkan. Tujuan yang seharusnya bisa terealisasi itu dihadang oleh belbagai pencekalan. Pencekalan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tak berkepentingan (illegal,red). “sejak awal kami berangkat; kami terus dimata-matai oleh sekelompok orang tak dikenal, bahkan sesampainya dilokasi Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Syafaah, kami terus saja diikuti dan di-intervensi, kamipun tidak bisa berbuat apa-apa, gimana mau menemui MS Ka’ban kalau begini terus” papar Hadi Trimanto.

Tidak pantang menyerah, setelah kunjungannya (Menhut) MS Ka’ban di Ponpes Darul Syafaah Kecamatan Siliragung  berlanjut kunjungannya ke kampus STIB Cempokosari-Cluring untuk melaksanakan Studium Generale (Kuliah Umum). Rombongan KT3P tersebut juga ikut bertolak kesana, lagi-lagi mengalami proses yang begitu menegangkan. Berderet sekelompok orang mengenakan baju hitam-hitam menghadang tepat di depan gerbang kampus STIB bersamaan pula aparat kepolisian. Mereka ikut menghalang-halangi rombongan KT3P untuk ikut masuk kedalam ruangan tempat dimana Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka’ban melaksanakan kuliah umumnya. Dengan leluasa para oknum itu melaksanakan sweeping dan sekaligus meng-intimidasi mereka. “ pada waktu saya di kampus STIB; satu persatu dari kami ada yang mengikuti hingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, kesana kemari terus saja diikuti oleh orang berbaju hitam hingga saya dibuyatnya jenggkel seolah-olah saya diberlakukan seperti pencuri saja” ujar Purwanto, warga pesanggaran.

Sempat juga salah satu anggota KT3P yang bisa lolos masuk kegedung pertemuan tersebut, tetapi pada akhirnya dia di giring keluar kembali oleh kelompok tersebut atas dalih biar tidak membikin onar dimana acara tengah berlangsung, hal ini terjadi pada Didik Sofyan warga pesanggaran. Setelahnya dia didepak keluar ; Didik tak pantang menyerah, diapun terus berusaha untuk masuk kembali sehingga adu mulutpun tak terhelakkan dengan petugas keamanan dan akhirnya dia ditahan serta di introgasi oleh Suwardi, kapolsek cluring dengan dalih membikin onar.

Apakah itu yang dinamakan proses demokrasi, kenapa lagi-lagi proses demokrasi di negeri ini ternodai, kenapa rakyat kecil yang harus terkena imbasnya para kaum kapitalis, dimana keadilan itu berada? Apakah image rakyat kecil itu selalu berada pada image kaum yang marginal, kaum yang lemah. Sehingga bisa semena-mena dijadikan obyek penindasan baik secara materiil, moral maupun politik. Persepsi seperti itu tentunya sangat salah besar, justru malah sebaliknya mereka ialah masyarakat yang kuat, jika mereka bersatu apapun akan tumbang ditangannya. (sihin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: